definisi hukum perusahaan

Hukum perusahaan adalah cabang hukum yang berfokus pada perusahaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka dari sudut pandang hukum, yaitu kelas perusahaan yang berbeda, hubungan perusahaan dengan konsumen, analisis perpajakan atau kontrak komersial.

Dari segi sejarah, Corporate Law berasal dari Roman Law yang di dalamnya sudah terdapat prinsip umum yang mempengaruhi bisnis atau kegiatan komersial: favor negotii (yang berarti dalam kasus konflik hukum yang mempengaruhi perdagangan, ada yang condong ke arah posisi yang mendukung bisnis sendiri).

Profesional di bidang hukum perusahaan dapat bekerja di sektor swasta atau di sektor publik dan dalam kaitannya dengan bisnis nasional atau internasional.

Bidang Hukum Perusahaan

Seorang spesialis di cabang hukum ini dapat ditugaskan untuk mempelajari dan menganalisis citra perusahaan dari perspektif hukum. Dengan demikian, ia akan mempelajari isi berbagai pesan entitas (iklan, siaran pers, atau kelangsungan identitas perusahaan).

Setiap perusahaan dapat dibentuk menjadi jenis perusahaan yang berbeda tergantung pada kepentingan dan strategi bisnisnya, untuk itu perlu dipilih bentuk hukum yang paling tepat (sebagai pengusaha perorangan, dalam aset komunitas, sebagai masyarakat sipil, kolektif atau anonim. atau perseroan terbatas).

Dalam perusahaan komersial, perlu untuk menetapkan tanggung jawab administrator dari entitas tersebut, yang akan tergantung pada jenis administrator (administrator tunggal, administrator bersama atau bersama).

Pilihan kontrak komersial juga merupakan kunci dalam dinamika perusahaan dan ahli hukum perusahaan harus memberi nasihat tentang jenis kontrak yang paling cocok tergantung pada keadaan (kontrak pembelian, sewa komersial, kontrak jaminan, atau lainnya.).

Setiap perusahaan komersial memiliki kewajiban untuk menyimpan pembukuan perusahaan sebagai pelengkap kegiatan akuntansi. Dalam pengertian ini, ada buku risalah sidang atau buku sidang di direksi.

Hukum perusahaan internasional

Kegiatan bisnis memiliki proyeksi internasional. Ini membutuhkan intervensi dari seorang profesional hukum yang mengetahui hukum perusahaan internasional. Para profesional ini dapat melakukan tugas pada topik yang sangat beragam: hukum pertukaran, hukum sekuritas, hukum maritim, serta masalah hukum yang berkaitan dengan aktivitas kepabeanan, royalti, atau perdagangan elektronik.